 |
| contoh soal pppk teknis perencana 2023 pdf |
Soal PPPK Ahli Pertama Perencana PDF - halo sahabat pppk ! Berikut dalam kesempatan ini akan kami sajikan artikel mengenai beberapa Contoh Soal PPPK Ahli Pertama Perencana dilengkapi dengan kunci jawabannya.
Perlu kalian tahu bahwa, salah satu formasi dalam seleksi PPPK Teknis yaitu Ahli Pertama Perencana. Bagi para peserta yang lulus pendaftaran pada jalur ini, akan melanjutkan dengan menjalani Tes Kompetensi.
Jadi, sebelum kalian menghadapi Ujian Tes Kompetensi, alangkah baiknya para peserta untuk melakukan latihan soal terlebih dahulu, supaya memiliki gambaran dan lancar pada saat soal-soal kompetensi.
Lalu, seperti apakah soal PPPK Teknis Ahli Pertama Perencana yang akan dihadapi oleh para peserta nanti, yuk simak selengkapnya dibawah ini:
Soal Kompetensi PPPK Teknis Perencana Ahli Pertama
SOAL 1.
Pada saat terjadinya lonjakan jumlah permintaan minyak karena adanya kelangkaan bahan produksi, banyak produsen yang justru menimbun minyak demi dapat menjualnya dengan harga semahal mungkin. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk kembali mengembalikan kurva penawaran bergeser kembali ke kanan adalah...
A. Memberikan penyuluhan pada warga mengenai cara-cara lain sebagai pengganti minyak
B. Memberikan informasi dan mengedukasi warga agar tidak panik dan melakukan panic buying
C. Memberikan subsidi pada produsen minyak agar tidak menimbun minyak
D. Memberikan pajak penjualan pada minyak agar pendapatan pemerintah meningkat
E. Menghukum dan menindak tegas para penimbun minyak dan berusaha meningkatkan jumlah produksi minyak dalam negeri
SOAL 2.
Salah satu contoh konkret yang menggambarkan bahwa sosialisasi sangat berpengaruh terhadap pembentukan gender adalah...
A. manusia dilahirkan dengan satu jenis kelamin
B. laki-laki diwajibkan menjadi kuat dan dilarang menangis oleh orang tuanya
C. secara biologis perempuan lebih teliti dibanding laki-laki
D. secara fisik laki-laki cenderung lebih kuat dibanding perempuan
E. perempuan memiliki fisik yang cenderung lebih kecil dibanding laki-laki
SOAL 3.
Berikut ini yang menggambarkan cara kerja gender dalam masyarakat yaitu...
A perempuan dianggap hanya berperan dalam pekerjaan domestik
B laki-laki dapat menjadi pencari nafkah maupun pengurus rumah tangga
C perempuan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak sesuai prestasinya
D laki-laki dapat menggunakan produk perawatan wajah sesuai kebutuhannya
E perempuan menjadi pemimpin karena kemauannya sendiri
SOAL 4.
APBN yang disusun setiap tahun oleh pemerintah melalui persetujuan DPR memiliki beberapa fungsi dan tujuan. Berikut ini yang merupakan tujuan penyusunan APBN adalah...
A. Menjaga kestabilan arus uang dan arus barang sehingga dapat mencegah timbulnya inflasi yang tinggi maupun deflasi yang akan mengakibatkan kelesuan ekonomi (resesi).
A. Menentukan anggaran pengeluaran di masing-masing sektor pembangunan, departeman dan lembaga yang dibiayai oleh negara.
C. Dapat digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara di berbagai sektor pembagunan, departeman dan lembaga lainnya.
D. Pendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendali tingkat inflasi karena penerimaan dan pengeluaran APBN digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
E. Pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja.
SOAL 5.
Derajat partisipasi publik bila dilihat dari seberapa besar keleluasaan yang dibuka oleh pemerintah, bersifat informatif yaitu...
A. Sebuah pemerintahan daerah berada dalam derajat partisipasi yang sifatnya informatif apabila pemerintah sekedar mensosialisasikan dan menginformasikan apa saja yang menjadi rencana mereka dalam proses kebijakan
B. Variasi dan tingkat kedalaman partisipasi warga juga sangat dipengaruhi oleh seberapa kuat mereka diberi hak suara untuk mengungkapkanberbagai ide dan gagasan mereka
C. Kedalaman pelibatan publik dalam proses kebijakan sangat tergantung seberapa luas dan jauh ruang partisipasi yang disediakan oleh pemerintah daerah dan bisa diakses oleh warganya
D. Derajat partisipasi ini lebih tinggi dari sekedar informatif. Ini disebabkan karena pemerintah daerah sudah menyediaan ruang dan melembagakan keterlibatan warga dalam proses kebijakan
E. Dalam ruang ini kehadiran partisipasi publik tidak hanya terlembagakan secara apik tapi juga sudah mampu mempengaruhi seluruh proses kebijakan yang ada
SOAL 6.
Jenis dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan RPJPD adalah...
A. Bappeda menyusun rancangan RPJPD yang mengacu pada RPJPN
B. Bapepeda menyelenggarakan Musrenbang RPJPD
C. Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang
D. SKPD menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJMD
E. Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dan berpedoman pada RPJPD
SOAL 7.
Jenis dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan RPJMD, kecuali...
A. Bapepeda menyelenggarakan Musrenbang RPJPD
B. Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang
C. SKPD menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJMD.
D. Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dan berpedoman pada RPJPD
E. Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD
SOAL 8.
Merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan RKPD, kecuali...
A. Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional)
B. Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD
C. Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang
D. SKPD menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJMD
E. Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD
SOAL 9.
Arti penting partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat dikerangkai dalam tujuan sebagai berikut, kecuali...
A. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
B. menyesuaikan Renstra-SKPD dengan RPJMD
C. Menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum
D. Mendapatkan aspirasi masyarakat
E. Menciptakan rasa memiliki terhadap pemerintahan dan tanggungjawab pembangunan
SOAL 10.
Tujuan dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah...
A Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah
B. Sebagai dasar kebijaksanaan dan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten
C. mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan
D. Sebagai alat untuk mengobservasi investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta
E. Sebapi pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan
SOAL 11.
Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut, kecuali...
A. Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten
B. Persiapan penyusunan
C. Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebelumnya
D. Pengumpulan data dan informasi
E. Analisis
SOAL 12.
Aspek-aspek analis dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah ...
A. Kebijaksanaan pembangunan
B. Pemberian masukan dalam penentuan arah dan pengembangan
C. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan
D. Pemberian masukan dalam perumusan RTRW Kabupaten
E. Pemberian informasi atau pendapat dalam penyusunan strategi penataan ruang
SOAL 13.
Data yang dibutuhkan dalam analisis kebijaksanaan pembangunan, kecuali ...
A. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)
B. Program Pembangunan Nasional (Propenas)
C. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
D. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)
E. Kebijaksanaan pembangunan
SOAL 14.
Data dan/atau yang dibutuhkan dalam penyusunan peta perekonomian adalah sebagai berikut, kecuali ...
A. Produk Domesiik Regional Bruto
B. Income per capita
C. Program Pembangunan Nasional (Propenas)
D. APBD
E. Jumlah Pengangguran
SOAL 15.
Dalam pembuatan peta perekonomian dibutuhan data sumber daya manusia sebagai berikut, kecuali ...
A. Jumlah pengangguran
B. Produk Domestik Regional Bruto
C. Income per capita
D. Ekosistem Wilayah
E. APBD
SOAL 16.
Tugas Jabatan Fungsional Perencana, kecuali ...
A. Menyiapkan
B. Mengkaji
C. merumuskan kebijakan
D. menyusun rencana
E. adopsi dan legitimasi
SOAL 17.
Tahapan Perencanaan dalam Penetapan Rencana adalah ...
A. RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
B. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
C. Dilakukan oleh masing ilakukan oleh masing-masing pimpinan masing pimpinan SKPD
D. Musyawarah Perencanaan Pembangunan
E. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya
SOAL 18.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah...
A. dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan
B. dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Presiden dan memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum
C. dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun
D. dokumen perencanaan kementerian/ lembaga untuk periode 1 (satu) tahun
E. dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun
SOAL 19.
Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam ...
A. APBN
B. APBD
C. Penerimaan Daerah
D. Keuangan Daerah
E. Pengelolaan Keuangan Daerah
SOAL 20.
Perencanaan dan penganggaran daerah adalah ...
A. daerah tingkat I, yaitu propinsi; dan daerah tingkat II, yaitu kabupaten atau kotamadya. Beberapa peraturan lainnya yang menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan
B. elemen penting di dalam siklus pengelolaan keuangan daerah (PKD), untuk memahami seluk beluk aktivitas perencanaan dan penganggaran tersebut tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai kerangka hukum yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah
C. Pinjaman, baik pinjaman pemerintah daerah (Pemda) maupun pinjaman BUMD diperhitungkan sebagai pendapatan pemerintah daerah, yang dalam struktur APBD
D. Unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan APBD adalah pemerintah daerah yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD saja, belum melibatkan masyarakat
E. daerah beserta perangkat lainnya. Pemerintah daerah adalah badan eksekutif
SOAL 21.
Bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran diantaranya sebagai berikut, kecuali ...
A. Laporan Perhitungan APBD
B. Nota Perhitungan APBD
C. Laporan Aliran Kas
D. Neraca Daerah
E. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya
SOAL 22.
Sifat pertanggungjawaban salah satunya akuntabilitas, yaitu ...
A. pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah lebih ditujukan pada pemerintah yang lebih tinggi. Akan tetapi, dengan adanya reformasi, pertanggungjawaban lebih ditujukan kepada rakyat melalui DPRD
B. Proses penyusunan anggaran berubah dari sistem tradisional yang menggunakan pendekatan inkremental dan line item ke sistem anggaran kinerja. Pada sistem anggaran tradisional pertanggungjawaban ditekankan pada setiap input yang dialokasikan
C. sistem anggaran tidak memasukkan kinerja. Di era reformasi, karena sistem penganggaran menggunakan sistem kinerja, maka pelaksanaan pengendalian dan audit keuangan dan audit kinerja akan menjadi lebih baik.
D. Penerapan prinsip value for money yang juga dikenal dengan prinsip 3E (Ekonomis, Efisien, dan Efektif). Artinya, dalam menggunakan sumber dana, pemda dituntut untuk selalu memperhatikan kewajaran dan keefektifan tiap pengeluaran rupiah dibandingkan dengan hasil yang diperoleh
E. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan hal penting dalam reformasi keuangan daerah, karena dengan adanya sistem ini maka pemda akan dapat menghasilkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
SOAL 23.
Perencanaan Daerah disusun dalam spektrum jangka panjangnya yakni ...
A. 10 Tahun
B. 20 Tahun
C. 30 Tahun
D. 40 Tahun
E. 50 Tahun
SOAL 24.
Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif adalah pengertian dari ..
A. a. Asas Kepastian Hukum
B. b. Asas Keterbukaan
C. c. Asaan Profesionalitas
D. d. Asas Kepentingan Umum
E. e. Asas Akuntabilitas
SOAL 25.
Pemerintah kabupaten meyakini, melalui pertumbuhan ekonomian wilayah akan dengan sendirinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga masing-masing pemerintah kabupaten berjuang mengembangkan infratruktur dan mengeluarkan kebijakan demi menarik investasi di wilayah. pada sisi lain, para ahli kurang meyakini bahwa pertumbuhan perekonomian wilayah, khususnya melalui pengembangan ivestasi skala skala besar akan dengan sendirinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahkan berpendapat bahwa pemerintah daerah terlalu memanjakan investor dengan dana yang besar untuk membangun infratruktur dan dengan keringanan pajak, yang akan mengurangi penerimaan pemerintah, sehingga telah mengorbankan dana untuk kesejahteraan masyarakat. dengan kondisi tersebut ingin dilihat apakah benar bahwa perekonomian daerah mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan PDRB sebagai ukuran tingkat perekonomian daerah dan jumlah penduduk miskin sebagai ukuran kurang sejahteranya masyarakat, akan ditentukan pengaruh perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyalesaian tersebut merupakan penerapan dalam perencanaan menggunakan metode?
A. Metode Analisis Asosiasi
B. Metode Analisis Faktor
C. Metode Analisis Pengelompokan
D. Metode Analisis Hirarki
E. Metode Analisis Peramalan Kausalitas
Demikian artikel yang bisa kami sajikan mengenai Contoh Soal PPPK Ahli Pertama Perencana dilengkapi dengan kunci jawabannya. Semoga berguna dan bermanfaat, lebih kurang mohon dimaafka. Untuk lebih lengkapnya telusuri Google News.
Tag:
soal,
tryout,
ayopppk,
soal pppk,
contoh soal pppk,
download soal pppk teknis pdf,
materi ahli pertama perencana pdf,
soal pppk teknis perencana 2023 pdf,
soal pppk ahli pertama perencana pdf,
materi spasial perencana ahli pertama,
download soal pppk ahli pertama perencana,
kisi-kisi soal pppk teknis ahli pertama perencana,
