Soal MOOC PPPK 2023 |
SOAL MOOC PPPK 2023 - Berikut ini, kami bagikan beberapa Contoh Soal MOOC PPPK 2023 terbaru, yang bisa kalian jadikan acuan sebagai bahan belajar online. Jadi simak terus sampai tuntas, Kalian akan mendapatkan secara gratis Contoh Soal MOOC PPPK 2023.
MOOC (singkatan Massive Open Online Course) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berupa Pelatihan Dasar (Latsar). MOOC itu sendiri dibuat sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh sebelum seorang PPPK resmi diangkat menjadi ASN.
Adapun tujuan diadakannya MOOC PPPK supaya membentuk kompetensi calon ASN supaya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang maksimal untuk membangun pegawai yang profesional dan berkarakter.
Dalam postingan kali ini, kami bagikan Contoh Soal MOOC PPPK 2023 terbaru. Harapan, dengan adanya Contoh Soal MOOC PPPK 2023 dan kunci jawaban ini semoga bisa membantu memperoleh nilai memuaskan saat mengikuti Latsar ataupun evaluasi akademik.
SOAL MOOC PPPK 2023
1. Berikut yang merupakan urutan tingkatan akuntabilitas yang tepat adalah:
a. Personal, individu, keluarga, kelompok, oerganisasi, stakeholder
b. Personal, individu, kelompok, organisasi, stakeholder
c. Personal, individu, kelompok, organisasi, Negara, stakeholder
d. Personal, individu, kelompok, pimpinan, kelompok, organisasi, pimpinan organisasi, stakeholder
Jawaban: b
2. Nasionalisme dapat dipandang sebagai suatu paham kebangsaan yang diwujudkan dalam :
a. Kesetiaan kepada suku sendiri
b. Kesetiaan kepada orang lain
c. Kesetiaan rakyat kepada negara
d. Kesetiaan kepada diri sendiri
Jawaban : c
3. Sejarah awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia ditandai dengan berdirinya:
a. Sarekat Islam
b. Budi Utomo
c. Taman siswa
d. Indische Partai
Jawaban: b
4. Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka melaksanakan dengan taktik kooperasi artinya :
a. Menolak kerjasama dengan dengan pemerintah Belanda
b. Melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda
c. Melakukan aksi gerakan politik dibawah tanah
d. Mendirikan koperasi untuk memperkuat koperasi Indonesia
Jawaban: b
5. Dalam pemerintahan Indonesia dikenal adanya tiga lembaga yang mempunyai tugas berbeda-beda tidak dibedakan dengan nama Trias politika, titik ini dari politik Trias politika bersultan Van defender adalah :
a. Pendidikan, pengairan, transmigrasi
b. Mencerdaskan rakyat Indonesia
c. Mengembangkan perdagangan
d. Politik pintu terbuka
6. Dari pernyataan berikut, manakah yang bertentangan dengan konsep spiritual accountability?
a. Spiritual accountability akan membuat manusia untuk selalu ingat pada tujuan hidup dan kesadaran bahwa semuanya harus dipertanggung jawabkan.
b. Kualitas spiritual accountability yang baik secara otomatis membuat manusia berhati-hati atas perbuatannya kepada manusia dan alam pada umumnya.
c. Spiritual accountability yang baik tidak menjamin untuk menghasilkan public accountability yang baik, terbukti dengan banyak negara-negara yang penduduknya dengan basis atau mayoritas beragama layanan.
d. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik, kemudian niat baik akan mendorong untuk menghasilkan visi dan misi yang baik dan diterjemahkan menjadi usaha dan hasil baik.
Jawaban: c
7. Kompetensi terkait nilai dan tata urutan berperilaku pada dunia digital yang positif dan baik menurut kominfo terkait dengan:
a. Digital skills
b. Digital culture
c. Digital ethics
d. Digital safety
Jawaban: c
8. Hal yang harus ditanamkan dalam mengangisipasi potensi konflik kepada sesame ASN adalah kecuali:
a. Toleransi
b. Profesionalisme
c. Kebijakan pemerataan pembangunan
d. Sikap mendahulukan kepentingan diri sendiri
Jawaban: d
9. Pengamalan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indoneia dalam lingkup literasi digital dalam lanskap digital adalah:
a. Non diskriminatif dalam berinteraksi di dunia digital
b. Menumbuhkan cinta kepada Indonesia dengan stop hate speech
c. Memiliki paham multi – perspektif terkait keyakinan user
d. Menerapkan etiket dan berperilaku baik sebagai warga digital
Jawaban: d
10. PNS perlu meningkatkan citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku PNS sebagai berikut, kecuali :
a. Mengedepankan kepentingan publik
b. Integritas
c. Prinsip imparsial
d. Intoleransi keberagaman
11. Situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan seorang PNS adalah sebagai berikut, kecuali:
a. Melakukan kerjasama dengan lembaga lain melalui kesepakatan resmi (MoU) atas nama instansi
b. Hubungan dengan orang-orang yang berurusan dengan instansinya yang melampaui tingkat hubungan kerja profesional
c. Menerima hadiah dari pihak tertentu untuk melancarkan suatu proyek dengan prosedur yang tidak sesuai ketentuan
d. Memiliki saham di suatu perusahaan yang sedang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di instansinya
Jawaban: A
12. Walaupun sejak awal berdirinya Budi Utomo tidak terlibat dalam bidang politik, tetapi pada masa tahun 1915 organisasi ini mulai terjun dalam kancah politik melalui tindakan..?
a. Mengusulkan pembentukan Volksraad (dewan rakyat) bagi pribumi
b. memajukan pendidikan bagi kaum bumiputera
c. memelopori terbentuknya organisasi modern pertama di Indonesia
d. pembentukan organisasi wanita putri mardika
Jawaban: A
13. Dalam konteks Indonesia, menurut Azyumardi Azra, nilai-nilai etika sebenarnya tidak hanya terkandung dalam ajaran agama dan ketentuan hukum, tetapi juga dalam social decorum. Apakah yang dimaksud dengan social decorum?
a. Peraturan perundangan
b. Kewenangan
c. Kekuasaan
d. Kepantasan sosial
Jawaban: D
14. Mengembangkan rencana aksi dalam metode PDCA merupakan langkah :
a. Plan (Perencanaan)
b. Do (Melaksanakan)
c. Check (Pemeriksaan)
d. Act (Melakukan tindakan)
Jawaban: A
15. Berdasarkan undang-undang ASN, kode etik, dan kode perilaku ASN yaitu sebagai berikut kecuali...
a. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang meskipun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi
c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan
d. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
16. Pendekatan WoG dengan mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda, menghadapi kendala dalam hal:
a. Kapasitas SDM dan institusi
b. Nilai dan budaya organisasi
c. Kepemimpinan
d. Pendanaan
Jawaban: A
17. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Daerah sangat terkait erat dengan prinsip-prinsip dan tujuan pemberian Otonomi Daerah, berdasarkan:
a. Asas Dekonsentrasi
b. Asas Tugas Pembantuan
c. Asas Desentralisasi
d. Asas keterbukaan
Jawaban: A
18. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, tingkatan terendah akuntabilitas yaitu:
a. Akuntabilitas personal
b. Akuntabilitas kelompok
c. Akuntabilitas stakeholder
d. Akuntabilitas organisasi
Jawaban: A
19. Responsibilitas terbagi menjadi dua aspek, yaitu ...
a. Responsibilitas perseorangan dan stakeholder
b. Responsibilitas dan stakeholder
c. Responsibilitas perseorangan dan institusi
d. Responsibilitas stakeholder dan publik.
Jawaban: C
20. Contoh laporan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam lingkup birokrasi yaitu ...
a. Laporan perencanaan instansi
b. Laporan desain tata kelola dan kelembagaan instansi pemerintah
c. Laporan roadmap reformasi birokrasi instansi pemerintah
d. Laporan kinerja instansi pemerintah
21. Suatu panduan atau pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik atau birokrat untuk menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik,
merupakan pengertian dari :
a. Etika pelayanan publik
b. Etika pemerintahan
c. Norma dasar PNS
d. Hak dan kewajiban PNS
Jawaban: a
22. Contoh alat akuntabilitas individu PNS pada birokrasi yaitu
a. Perencanaan strategis
b. Dokumen struktur organisasi dan tata kerja instansi
c. Rencana kebutuhan pengembangan kompetensi
d. Sasaran kinerja pegawai
Jawaban: a
23. Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP-D), menengah (rencana pembangunan jangka menengah/rpjm-d) dan tahunan (rencana kerja pemerintah/rkp-d) merupakan contoh alat akuntabilitas birokrasi di Indonesia pada aspek :
a. Perencanaan strategis
b. Alokasi anggaran
c. Kontrak kinerja
d. Laporan kinerja
Jawaban: a
24. Akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Hal ini merupakan pendekatan akuntabilitas yang bersifat :
a. Proaktif
b. Konstruktif
c. Partisipatif
d. Inklusif
Jawaban: a
25. Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi merupakan jenis akuntabilitas apa :
a. Akuntabilitas diagonal
b. Akuntabilitas horizontal
c. Akuntabilitas vertikal
d. Akuntabilitas majemuk
26. Kebijakan adaptif dikonseptualisasi oleh elemen kapabilitas system dynamic governance berikut, kecuali:
a. Thinking ahead
b. Thinking along
c. Thinking again
d. Thingking across
Jawaban: b
27. Mana di antara panduan perilaku berikut yang merupakan kode etik nilai berorientasi pelayanan?
a. Menjaga nama baik sesame ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara
b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
c. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
d. Melakukan perubahan tiada henti
Jawaban: d
28. Nasionalisme dalam konteks loyalitas seorang ASN dapat dimaknai sebagai:
a. Suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa pengorbanan terbesar mesti diberikan untuk organisasi
b. Suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa pengorbanan terbesar mesti diberikan untuk Negara
c. Suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk organisasi
d. Suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk Negara
Jawaban: d
29. Kriteria pengukuran implementasi dari Total Quality Management adalah berikut ini, kecuali:
a. Penerapan secara menyeluruh
b. Desentralisasi yang memberikan wewenang di semua tingkat
c. Kualitas produk barang dan jasa
d. Kesadaran dan orientasi mutu
Jawaban: c
30. Menurut kriteria yang ditetapkan PBB, terdapat sejumlah prinsip kunci dan strategi untuk inovasi dalam tubuh pemerintahan, kecuali:
a. Memanfaatkan kemitraan
b. Mengitegrasikan layanan
c. Desentralisasi pelayanan
d. Mengoptimalkan sumberdaya
31. Contoh laporan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam lingkup birokrasi yaitu :
a. Laporan perencanaan instansi
b. Laporan desain tata kelola dan kelembagaan instansi pemerintah
c. Laporan roadmap reformasi birokrasi instansi pemerintah
d. Laporan kinerja instansi pemerintah
Jawaban: d
32. Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka melaksanakan dengan taktik kooperasi, artinya :
a. Menolak kerjasama dengan pemerintah Belanda
b. Melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda
c. Melakukan aksi gerakan politikdi bawah tanah
d. Mendirikan koperasi untuk memperkuat koperasi Indonesia
Jawaban: b
33. Nasionalisme dapat dipandang sebagai suatu paham kebangsaan yang diwujudkan dalam :
a. Kesetiaan kepada suku sendiri
b. Kesetiaan kepada orang lain
c. Kesetiaan rakyat kepada negara
d. Kesetiaan kepada diri sendiri
Jawaban: c
34. Salah satu faktor dalam negeri yang mempercepat munculnya nasionalisme Indonesia adalah :
a. Pengaruh pendidikan Barat
b. Gerakan nasionalisme India
c. Kemenangan Jepang atas Rusia
d. Penderitaan akibat penjajah
Jawaban: d
35. Penderitaan yang dialami rakyat akibat penjajahan Belanda menyebabkan :
a. Melahirkan politik balas budi penjajah
b. Menyulitkan persatuan bangsa
c. Memengaruhi timbulnya pergerakan nasional
d. Menggugah semangat penjajah.
36. Hal yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat sebagai berikut, kecuali :
a. Bertanggung jawab
b. Oportunis
c. Andil
d. Inovatif
Jawaban: b
37. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah :
a. Untuk meningkatkan citra positif pimpinan
b. untuk memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan
c. Untuk memenuhi yang dimandatkan peraturan perundang-undang
d. Untuk meminimalisir tuntutan dari masyarakat
Jawaban: b
38. PNS perlu meningkatkan citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku PNS sebagai berikut, kecuali :
a. Mengedepankan kepentingan publik
b. Integritas
c. Prinsip imparsial
d. Intoleransi keberagaman
Jawaban: d
39. Alat akuntabilitas birokrasi di Indonesia antara lain sebagai berikut, kecuali:
a. Perencanaan Strategis
b. Alokasi anggaran
c. Kontrak kinerja
d. Laporan kinerja
Jawaban: b
40. Responsibilitas terbagi menjadi dua aspek, yaitu :
a. Responsibilitas perseorangan dan stakeholder
b. Responsibilitas dan stakeholder
c. Responsibilitas perseorangan dan institusi
d. Responsibilitas stake holder dan publik.
Demikian yang bisa kami sajikan terkait kumpulan Contoh Soal MOOC PPPK 2023 yang diambil dari tahun-tahun yang sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat.()
Tag:
soal mooc pppk,
soal mooc pppk 2023,
contoh soal mooc pppk 2023 pdf,
download soal mooc pppk 2023 pdf,
soal mooc pppk 2023 dan kunci jawaban,
soal mooc pppk 2023 paket 1,
soal mooc nilai 100,
soal mooc 20,
soal mooc paket 1,
jurnal mooc pppk 2023,
kumpulan soal mooc pppk 2023,