MenPAN-RB Bahas Nasib tenaga honorer (Non-ASN) 2023, Simak Keputusannya!

MenPAN-RB Bahas Nasib tenaga honorer (Non-ASN) 2023 Simak Keputusannya

Layarmaya.id - INFO terbaru, Pemerintah pusat dan daerah telah merencanakan alternatif terbaik untuk penyelesaian penataan tenaga honorer atau Non-ASN.

Perihal mengenai dengan penghapusan tenaga honorer (Non-ASN) yang rencananya akan dilakukan pada bulan November tahun 2023 mendatang.

Terkait solusi Alternatif tersebut, dibahas lewat Rapat Koordinasi Kebijakan Penataan Tenaga Non-ASN yang dilaksanakan dikantor KemePAN-RB.

Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bersama para Gubernur, Wali kota dan Bupati sepakat mengerucutkan beberapa alternatif yang akan dirumuskan.

Sebagaimana dikutip dari laman resmi PAN-RB, Azwar Anas menjelaskan, hari ini kita mendetilkan alternatif terbaik terutama untuk non-ASN di seluruh Indonesia dan tadi mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti dirumuskan. 

Bukan saja jajaran Pemerintahan, rapat tersebut juga diikuti oleh: Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Isran Noor, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

Bima Arya selaku Ketua Dewan Pengurus APEKSI menyatakan bahwa pertemuan kali ini menemukan titik terang untuk penataan tenaga non-ASN.

Bima Arya yang juga Wali Kota Bogor menegaskan bahwa kami menetapkan bahwa proses ini harus diakselerasi, jadi kita optimistis.

Terlebih dulu, Menteri Azwar Anas sudah menyampaikan tiga (3) opsi untuk dilakukan, tapi ketiga tersebut masih harus dipertimbangkan dengan matang.

Adapu tiga (3) opsi yang dimaksud diantarnya:

1. Mengangkat seluruh tenaga honorer. 

2. Menyetop seluruh tenaga honorer. 

3. Melakukan pengangkatan secara bertahap berdasarkan skala prioritas seperti pada kesehatan, pendidikan dan bidang lain.

Untuk ketiga (3) opsi ini, masih harus dibahas di DPR bersama Kementerian Keuangan. 

Tak luput bahwa Azwar Anas juga menyadari, pemerintah mengalami dilema yang besar soal masalah tenaga honorer (Non-ASN) ini.

Pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi mencari alternatif terbaik terkait nasib non ASN, tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian bagi tenaga honorer, tegas Manteri Anas.

Pastinya tentu juga memasukkan faktor-faktor seperti harus terus terjaganya kualitas pelayanan publik. 

Nanti opsi terbaik bagi semuanya yang akan dijalankan oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut.

Kini Pemerintah telah menyusun beberapa opsi yang nantinya akan disampaikan kepada parlemen. Alternatif-alternatif tersebut segera didetilkan bersama tim dari provinsi, kabupaten dan kota.

Yang mana, termasuk beberapa pandangan dari ketua asosiasi pemerintah daerah akan diturunkan menjadi regulasi yang diusahakan menguntungkan berbagai pihak.

Selanjutnya, Ketua Umum APKASI menerangkan regulasi yang akan disusun nanti, diharapkan supaya menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Sutan Ketua Umum APKASI menyatakan bahwa Kita mencari win-win solution-nya, dan nanti koordinasi dengan kementerian terkait lagi khususnya keuangan yang harus bisa membuat daerah-daerah tidak tertekan untuk pembiayaan masalah Non-ASN. 

Tak luput juga bupati Dharmasraya, Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyampaikan sepakat untuk menyelesaikan pandangan dari berbagai pihak.

Dengan menyampaikan, kita tentu seperti pandangan bahwa kualitas pelayanan publik harus dijaga, ini semua kita bahas, ujar dalam rapat tersebut.

Itulah info yang bisa kami bagikan terkait hasil rapat koordinasi antara MenPAN-RB dengan Asosiasi Pemda yang membahas tentang nasib non ASN tahun 2023.

Semoga dengan rapat tersebut pemerintah merealisasikan bukan cuman omongan belaka. Terimakasih sudah berkunjung, Salam sejahtera.()

Tag : nasib non asn,nasib honorer lulusan sma,nasib honorer 2023,undang-undang tenaga honorer terbaru,nasib pegawai kontrak di instansi pemerintah 2023,nasib tenaga kontrak di instansi pemerintah,nasib tenaga kontrak,nasib honorer 2024,penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah,