 |
| Kemendikbud Nyatakan Permasalahan ini Jadi Kendala bagi Penentuan Formasi PPPK Guru |
Layarmaya.id - Kemendikbud Nyatakan, Permasalahan ini Jadi Kendala bagi Penentuan Formasi PPPK Guru 2022.
Menteri Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim, merespons keluh kesah rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di banyak kabupaten Kota seluruh Indonesia.
Salah satu keluh kesah yang di informasikan terpaut formasi serta rekrutmen PPPK guru yang diharapkan dari pemerintah pusat.
Itu sebab kebutuhan formasi PPPK guru yang diajukan Kemendikbud Ristek tidak sejalan dengan yang diajukan Pemerintah Daerah (Pemda).
Bagi ia, rekrutmen formasi PPPK guru telah dibahas dengan Kemenpan- RB, dengan tujuan ialah memudahkan proses seleksinya.
Mendikbud-Ristek "Nadiem Makarim" mengungkap rekrutmen pusat lagi dibahas di pusat serta membahas bersama Kemenpan- RB buat cari pemecahan atau solusi, buat percepat rekrutmen PPPK guru.
Dikala ini, Kemendikbud Ristek tidak dapat mengajukan formasi kemudian dapat mendapatkannya. Dengan membahasya bersama Kemenpan- RB, hingga lebih cepat dan mulus penyelesaiannya.
"Nadiem Makarim" juga menambahkan, hingga dari itu guru honorer tidak harus pindah sekolah (formasi dari sekolah lain), jadi formasi di sekolahnya itu saja, jadi formasinya tidak dapat diambil guru lain, ketusnya.
Pada peluang sama, Plt. Dirjen Guru serta Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Ristek, Profesor. Nunuk Suryani menyebut terdapat beberapa perihal yang jadi hambatan dikala rekrutmen PPPK guru.
Nunuk Suryani menyatakan, Kami (Kemendikbud) menghitung kebutuhan serta mengantarkan ke Kemenpan- RB. Dikala Kemenpan- RB berjumpa pemerintah daerah (Pemda), kemudian Pemda ajukan usulan rekrutmen PPPK guru, dari usulan itu yang tidak sempat sama dengan kebutuhan kita, ujarnya.
Tidak samanya formasi yang diusulkan Kemendikbud Ristek dengan Pemerintah Daerah (Pemda), sebab terganjal dengan kebutuhan keuangan daerah.
Nunuk Suryani berkata, Jadi usulan Pemda tidak sama dengan usulan kita. Contoh saja, usulan kita 1 juta lebih (PPPK guru) di 2021, tetapi pemda usulkan cuma 500 ribu saja.
Di tahun 2022, kebutuhan PPPK guru lebih dari 780 ribu, tetapi yang diusulkan cuma 319 ribu, sebut nunuk, jadi, terkait dengan permasalahan keuangan daerah, tidak terdapat kasus, tambah Nunuk.
Penyebabnya dana dari kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah ditransfer ke Pemda melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dari usulan yang dikirim ke Kemenkeu.
Nunuk juga menyebut, dana pendapatan PPPK guru yang menurun, umumnya di pakai wilayah atau daerah buat kepentingan pendidikan tertentu.
Jadi, dikirim Kemenkeu satu gelondong, Di sana terdapat pendapatan PPPK guru, sepatutnya yang pendapatan PPPK guru dikunci, mungkin digunakan kepentingan pendidikan lain, hingga itu menjadi kasus, tutup Nunuk.
Demikian sikit info, untuk informasi lengkap lainnya telusuri GoogleNews, mudah-mudahan bermanfaat untuk anda.()
